Melihat Peta Politik Pasca Gencatan Senjata Israel - Palestina

Gambar : Unsplash

Cangkeman.net - Gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah berlangsung kurang lebih 4 hari. Gencatan senjata yang diinisiasi Mesir ini memiliki beberapa syarat. -meskipun dalam pidato pertamanya, pihak Israel mengatakan gencatan senjata inin tanpa syarat- Syarat yang diajukan pihak Hamas adalah Israel harus menghentikan perburuan Komandan Brigade Izzud Dien Al Qassim, Mohammad Diaf dan Israel meminta Hamas untuk menghentikan pembangunan terowongan bawa tanah ke arah wilayah Israel.

Pertanyaanya adalah, apakah dari gencatan senjata ini akan berlanjut ke arah penyelesaian titik buntu yang telah terjadi selama bertahun-tahun ini. Kita dapat menemukan jawabanya jika kita mau menalaah satu persatu kondisi politik Israel, Palestina, dan juga Dunia.


Hamas dan Fatah
Hamas dan Fatah selama ini dikenal sebagai dua faksi utama pemimpin di Palestina. Hamas berada di wilayah Gaza, sedangkan Fatah berada di wilayah Tepi Barat. 

Dalam sejarahnya, dua faksi ini enggak pernah akur, bahkan permusuhannya terlihat semakin ketara. Yang terakhir adalah saat diumumkannya gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Pemimpin Hamas mencemooh Mahmud Abbas, pemimpin Fatah saat perayaan gencatan senjata di area Al-Aqsa.

Fatah yang sejak 1993 mau mengakui adanya negara Israel, memang selalu ditentang Hamas yang menolak solusi dua negara atau mengakui Israel. Apalagi saat Mahmud Abbas yang konon dibantu Israel dan Amerika menggulingkan P.M. Ismail Haniyah yang didukung Hamas pada tahun 2007, semakin runcinglah perseteruan Hamas dan Fatah.

Konon, setelah Hamas sedikit melunak dan secara tersirat mau mengakui Israel dengan revisi piagamnya di tahun 2017, Fatah dan Hamas terlihat mesra. Bahkan direncenakan akan melakukan pemilu bersama pada tahun 2021 ini.

Tapi kalau dilihat dari pamor Hamas yang kembali naik di dunia Internasional dan di mata masyarakat Palestina sendiri. Rasanya rekonsiliasai antara Hamas dan Fatah masih membutuhkan waktu lama.

Iran dan Syria
Kita tahu selama ini Hamas selalu disokong oleh Iran dan Syria (serta Mesir, saat IM berkuasa di sana). Kedua negara ini juga bisa menjadi kunci ke mana arah politik Hamas berlabuh.

Iran yang memiliki permusuhan besar dengan Amerika serta ingin menunjukkan eksistensinya di Timur Tengah, pasti akan terus menyokong Hamas agar tidak mengakui Israel. Namun kondisi Iran yang diembargo dan diisolasi oleh Amerika sejak 1979, membuat kondisi dalam negeri Iran juga tidak mudah. Kondisi ini lah yang bisa saja membuat Iran mencabut dukungannya terhadap Hamas.

Sementara Syria sendiri merasa kecewa terhadap negara-negara Arab yang telah meninggalkannya pasca perang 6 hari di tahun 1967. Dataran tinggi Golan yang sebelumnya adalah wilayah Syria, pasca perang tersebut dan hingga kini masih diduduki Israel. Sementara negara arab seperti Mesir, Yordania, Saudi dll tak acuh akan hal tersebut, kini Syria merapat ke Iran beserta Hizbullah (Lebanon).

Peta politik Syria mungkin akan berubah jika Dataran tinggi Golan masuk ke dalam perdundingan untuk diberikan kepada Syria sepenuhnya atau sebagian.

Negara Arab dan Amerika
Pasca Abraham Accords yang digagas Donald Trump, negara Arab semakin terlihat lembek terhadap Israel. Negara Arab sudah kelelahan untuk mengurus sengketa antara Israel dan Palestina.

Abraham Accoords sendiri digagas dengan maksud untuk menormalisasi hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel. Meski dikampanyekan sebagai semangat perdamaian, namun faktanya justru tak ada hal-hal berarti untuk rakyat Palestina seiring terbentuknya normalisasi antara negara Arab dengan Israel. Keuntungan -yang khususnya di bidang pariwisata- hanya terjadi antara negara-negara Arab dengan Israel. Tidak sama sekali melibatkan Palestina. Bahkan karena Abraham Accords, Israel justru semakin menjadi-jadi di Palestina. Secara negara Arab sekarang jadi 'segan' untuk 'nyentil' Israel. Karena pada prinsipnya, menggertak partner lebih susah daripada menggertak lawan, kan?

Tapi baru-baru ini, Presiden Amerika J Biden telah mencabut Abraham Accords dan menegaskan akan kembali mendukung kebijakan 2 negara.

Israel
Di Israel ternyata juga tidak sedang tenang-tenang saja kondisi politiknya. Sikap keras P.M. Benjamin Netanyahu apalagi didukung oleh Trump yang menyetujui perpindahan Ibukota baru ke Yerusalem dan mengakibatkan kerusahan di Yerusalem Timur (Sheikh Jahrah dan Masjid Al Aqsa) membuat partai Likud, partainya Benjamin ini pengaruhnya menurun. Bahkan pada 4 Mei kemarin, Benjamin gagal membentuk parlemen hingga habis tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Israel, Reuven Riflin.

Sekarang, lawan politik Benjamin Netanyahu yang merupakan pemimpin oposisi dan juga pemimpin Partai Yesh Atid, Yair Lapid ditugaskan untuk membentuk parlemen. Jika Parlemen berhasil dibuat oleh Yair Lapid, maka tersingkirlah Netanyahu. Namun jika tidak berhasil dibuat, maka akan dilakukan pemilihan ulang.

Meski kemungkinan besar seluruh oposisi akan berada di belakang Yair Lapid, namun Netanyahu dan Partai Likud bisa saja menjegalnya jika mereka mau membujuk 2 partai Arab. yaitu Partai Raam dan Partai Qoimah Mustarakah.

Apapun hasilnya, menurutku semuanya akan merubah peta konflik Israel - Palestina. Jika Yair Lapid terpilih, kemungkinan dia tidak akan sekeras Netanyahu. Seperti pada pidatonya yang menjanjikan akan membentuk parleman dari golongan kanan, kiri, dan juga tengah. Ia nampak lebih moderat. Dan misalkan Netanyahu mau membujuk 2 partai Arab yang ada, maka tentu akan ada deal-deal politik antara Netanyahu dan partai tersebut yang pastinya akan berkaitan dengan Palestina.

Begitulah kira-kira peta politik yang terjadi dan kemungkinan besar akan terjadi pada konflik Palestina - Israel. Indonesia sendiri sampai sekarang masih tetap mendukung solusi dua negara dan menyerukan untuk menghentikan kekerasan apapun.