Bung Karno dan Warteg. Apa Hubungannya?



Cangkeman.net 28 Desember 1949 pagi hari.
Pesawat Dakota milik Garuda Indonesia Airway yang ditunggu-tunggu akhirnya mendarat di Bandara Kemayoran, Jakarta.

Ribuan orang sudah menanti kedatangan pesawat itu. Diantara ribuan orang itu adalah Sri Sultan Hamengkubowono IX, Gubernur Militer Jakarta Letnan Kolonel Daan Yahya, tak ketinggalan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel Tahi Bonar Simatupang. Kerumunan massa terus bertambah dan menanti di sekitar ruang tunggu, sampai di jalan sekitar bandara.

Paduka Sri Sultan memang sudah beberapa hari di Jakarta. Sehari sebelumnya, pada 27 Desember 1949, dia menandatangani pengakuan kedaulatan sebagai wakil pihak Indonesia. Dari pihak Belanda diwakili A.H.J. Lovink yang menjabat sebagai Wakil Mahkota Belanda di Indonesia. 

Hari itu juga, 27 Desember 1949, setelah penandatanganan pengakuan kedaulatan, diadakan upacara penurunan bendera Belanda dan dinaikkannya sang dwi warna Sang Saka merah-putih. Pada senja yang bersejarah itu, luapan kebahagiaan rakyat sekali lagi tertumpah ruah. Setelah menjalani masa perang 4 tahun dan berpindah-pindah ibukota, Bung Karno akhirnya bisa menginjakkan kaki lagi di Jakarta. Kali ini dengan tenang, tanpa todongan bedil ataupun ancaman pembuangan.
Bersama Sri Sultan, Bung Karno naik ke mobil kap terbuka. Dari Bandara, mereka beriringan menuju Istana. Rakyat Jakarta yang menanti di pinggir jalan bisa melihat Presiden mereka. Di kanan dan kiri agak depan, dua sepeda motor pengawal membuka jalan. Rakyat tumpah ruah mengerumuni iring-iringan itu sampai mobil memasuki halaman Istana.

Untuk pertama kalinya, Konstitusi menunjuk ibukota negara. Dalam pasal 68 Konstitusi RIS disebutkan, “Pemerintah berkedudukan di ibukota Jakarta, kecuali jika dalam hal darurat pemerintah menentukan tempat yang lain.” 

Kemudian pada 17 Agustus 1950, setelah melalui perundingan antara para pemimpin dari pemerintah RIS dan RI, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia.

Sama seperti Konstitusi RIS, UUD Sementara tahun 1950 dalam pasal 46 menyebut: “pemerintah berkedudukan di Jakarta, kecuali jika dalam hal darurat pemerintah menentukan tempat yang lain”.

Ditetapkannya Jakarta menjadi Ibukota ini diikuti pembangunan besar-besaran, sebuah mega proyek untuk mengubah kota kolonial menjadi kota nasional mendatangkan ahli dan menarik banyak sekali buruh pekerja dari luar kota. Terjadilah urbaninasi khususnya dari kota-kota di Jawa Tengah. Termasuk Tegal.

Awalnya, mereka mayoritas adalah buruh kasar yang kemudian membawa anak istrinya ke Ibukota. Kemudian untuk membantu kebutuhan pangan para pekerja, sang istri membantu menyiapkan pangan, karena dirasa cukup menghasilkan, akhirnya dibukalah Warteg. Warteg di masa itu belumlah seperti sekarang, hanya kedai kecil seadanya dengan meja makan dan kursi panjang, bahkan ada yang menggunakan gerobak. Penyebutan Warteg sendiri kemungkinan karena pemilik warung serupa mayoritas adalah orang Tegal, kurang lebih seperti halnya pangkas rambut Garut. Ini kemudian mendapat cap sendiri di masyarakat. Dari sinilah lahir Warteg di era Jakarta Modern.


(BERSAMBUNG)