Kenapa Jawaban Pejabat Tidak Pernah Memuaskan?


Cangkeman.net - Seseorang atau satu lembaga menyadari adanya informasi yang harus ia sampaikan. Lalu ia mengemas informasi itu dalam format yang bisa dipahami calon audience. Ia juga mempertimbangkan media apa yang dipakai untuk menyampaikan. Ditambah lagi, ia mengantisipasi kemungkinan bias saat informasi dikomunikasikan, baik berupa bias media, persepsi, dan sebagainya. Bias itu diminimalkan dalam kemasan informasi yang dikomunikasikan.
Itu komunikasi aktif.

Komunikasi pasif adalah informasi diberikan saat diminta. Dadakan. Impromptu.
Keluar pintu langsung diberondong pertanyaan dan todongan puluhan alat rekam suara serta visual 
"Pak, gimana pendapatnya dengan keadaan negara saat ini?"

"Mmm.. Biasa saja"

Jawaban tersebut adalah hasil komunikasi pasif. Jawaban sekenanya. Padahal jika dikemas, jawabannya bisa berisi informasi yang dibutuhkan rakyat, motivasi, atau sekedar penenang kegaduhan.
Momen itu tidak digunakan. Bukan sepenuhnya salah narasumber. Ia dalam keadaan tidak siap untuk ditanya. Pun bukan juga si wartawan. Karena tidak semua hal digelar konferensi pers, dan kalaupun ada pasti dengan waktu yang singkat. Tidak bisa tanya - tanya hal remeh seperti pendapat tentang kejadian tertentu. Padahal disitu letak clickbait yang dapat menaikkan trafik. Apapun caranya, pokoknya menarik!

Di negara ini jenis yang kedua lebih lumrah. Pejabat sering memberi informasi saat “dicegat” wartawan. Informasi tidak disiapkan secara utuh, juga tidak disiapkan dalam format dan kemasan yang memadai. Cara komunikasi seperti ini jelas sangat mudah menjadi bias. Bahkan hampir selalu menjadi bias. Padahal sudah tahu sendiri watak wartawan yang mencegatnya. Ngomongnya apa diberitakan lain lagi. 
Kalau dicecar tinggal revisi, lalu klarifikasi. 1 Minggu kemudian juga berita itu basi.
Lalu blow up lagi pejabat yang cari sensasi, yang penting penuhi ruang redaksi.

Setiap lembaga pemerintah seharusnya meramu informasi yang tidak mudah dipelintir. Atau, buatlah saluran informasi yang tidak lagi memerlukan wartawan, misalnya. Manfaatkan media sosial dengan baik, maka pencari berita akan menjadikan media sosial itu sebagai rujukan berita.

Masalahnya, mereka tidak punya tim komunikasi yang memadai. Sebenarnya ini lazim juga. Belum banyak lembaga yang sadar akan pentingnya hal ini. Administrator media sosial hanyalah staff bagian humas yang kerjaan di mejanya pun masih menumpuk tiap pagi. Boro-boro ngurusi informasi, apalagi bikin konten yang menarik dan berisi.
Apalagi mayoritas masih dipenuhi generasi bapak bahkan aki . Apalagi atasanya, pasti. Oligarki!
Pegawai muda sangat sulit mendaki. Apalagi harus berbelit urusan birokrasi.
Salah sedikit, yang muda sasaran caci maki.
Pantaslah komunikasi lembaga jadi seperti wawancara pasar.
Yang bertanya tak punya data yang mendasar.
Yang ditanya pun hanya gelang-geleng gusar.
Informasi pun buyar dangan penyampaian yang ambyar
Dan semua itu rakyar yang membayar.

“Yang utama sebetulnya apresiasi bersama bahwa humas adalah profesi yang sangat strategis dan dibutuhkan masyarakat, bertugas menyampaikan informasi untuk bisa sampai ke masyarakat. Tidak hanya send (mengirim), tapi juga deliver (menyampaikan pesan ke rakyat secara langsung)” 
-Pak Jokowi-

Tuh, Presiden sudah menyampaikan, tinggal birokratnya aja nih, mau pakai komunikasi cara lama atau yang kekinian?