Sedikit Bicara Hak Privasi di Era Digital


Cangkeman.net - Kamu pernah menemukan permintaan akses untuk memberikan data privasimu ke pihak ketiga ? Untuk saat ini hampir dipastikan semua orang pasti sudah pernah mengalaminya, baik permintaan akses privasi dari smartphone kamu, aplikasi, ataupun media sosial.

Privasi di era digital telah menjadi konsep yang samar. Hampir setiap hari kita memberikan persetujuan kepada sosial media untuk mengambil data pribadi kita untuk mengakses layanan yang diberikan. Kumpulan data ini dapat digunakan untuk pengawasan baik dalam skala besar sampai ke mikro.

Big data telah memungkinkan orang untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dari kebiasaan, rutinitas, dan preferensi setiap orang. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang diambil dari memilih untuk membeli sesuatu yang tidak mereka butuhkan bahkan sampai dalam hal pemilihan kandidat di pemilu. Akibatnya, hak atas privasi kini kembali disorot untuk memerangi eksploitasi data pribadi.

Contohnya, barang-barang yang baru saja kamu lihat di market online akan terus bermunculan di media sosial kamu selama beberapa hari terakhir. Atau jenis-jenis barang yang kamu sukai akan selalu tampil sebagai rekomendasi di paling atas.
Iya kan? Disadari atau tidak hal ini sudah terjadi di kehidupan digital sebagian besar manusia.

Lalu apa itu hak privasi?
Hak privasi sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Hak ini didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang berlaku sejak 1976.

Bagaimana cara melindungi hak privasi?Ada beberapa langkah yang direkomendasikan oleh Majelis Umum PBB tentang bagaimana menegakkan hak privasi. Pertama, hak privasi harus dijunjung tinggi di semua media daring dan luring. Kedua, peraturan untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran terhadap hak privasi terutama di ranah digital sangatlah dibutuhkan. Terakhir, perlunya peninjauan kembali terhadap praktik-praktik dan kebijakan yang ada saat ini dan kajian terhadap pengumpulan data apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kutipan peraturan HAM internasional. 
Sebagian besar rekomendasi ini diberikan kepada negara sebagai aktor utama pemangku kebijakan. Aspek penting lain dari penegakan hak privasi adalah kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, yaitu organisasi internasional, negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Perusahaan swasta mendapat sorotan terutama mengenai masalah transparansi terutama tentang bagaimana mereka menangani data pribadi pengguna aplikasi. Diskusi panel Dewan Hak Asasi Manusia tentang topik ini telah menyetujui kerangka kerja ini tetapi tetap menyoroti bahwa lebih banyak yang harus dilakukan terutama di tingkat nasional.

Apakah hak privasi benar-benar bisa diterapkan?Kovenan internasional ICCPR telah mampu menarik perhatian dunia mengenai perlindungan privasi digital. Hingga hari ini sudah ada 172 negara yang telah meratifikasi dan mengimplementasikan perjanjian internasional dalam hukum lokal mereka. Namun, karena kovenan tersebut berlaku secara global, beberapa substansinya bersifat umum. Akibatnya, aktor yang lebih kecil seperti negara dan bisnis terutama perusahaan digital besar di Sillicon Valley yang harus melakukan tindakan praktis untuk melindungi privasi digital. Beberapa negara sudah memulainya dengan mengatur privasi digital. Sebagai contoh, Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR), Undang-Undang Perlindungan Data Inggris, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Malaysia.

Di Indonesia, peraturan yang mendefinisikan dan melindungi privasi data sebagian besar tercakup dalam Peraturan Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Warga Negara dan Pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain pentingnya pembuatan kebijakan, aspek yang tidak kalah penting adalah pemahaman atas peraturan yang ada. Warga negara harus memiliki pengetahuan tentang isi undang-undang tersebut dan dapat melakukan tindakan pencegahan ataupun penanganan apabila mereka mengalami kasus hak privasi digital, contohnya mengetahui cara mengajukan kasus terhadap perusahaan besar ketika data pribadi dicuri atau digunakan secara ilegal.

Sumber : 
fisipol.ugm.ac.id